Tag Archives: aparatur

Sebanyak 54 PNS Disidang, Mulai dari Bolos Kerja sampai Palsukan Dokumen

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi menyidang 54 pegawai negeri sipil (PNS) terkait dengan penerapan disiplin kerja dalam sidang Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).Dari 54 PNS yang kena sidang, sebanyak 45 orang diduga bermasalah pada presensi. “Tidak masuknya 46 hari akumulatif,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar di Jakarta.

Selain permasalahan presensi, Menpan RB juga menyidang beberapa pns yang diduga bermasalah terkait dengan asusila dan pemalsuan dokumen.

Dia mengatakan bagi PNS yang masuk daftar disiplin kerja ini bisa menerima saja hasil putusan, atau mengajukan banding saat sidang.

Adapun PNS yang terbukti bersalah, akan mendapatkan salah satu dari jenis hukuman. Mulai dari hukuman ringan berupa teguran tulis maupun lisan. Hukuman sedang berupa penurunan pangkat.

Sedangkan untuk hukuman berat, PNS yang terbukti bersalah akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hal ini mengacu pada UU ASN No 5 Tahun 2014. “Untuk yang diberhentikan di atas 50 tahun bisa dapat pensiun” jelasdia.Sidang Bapek sendiri dilakukan secara rutin sebulan sekali. Pada tahun 2013, telah terjadi 246 persidangan.

Usulan Formasi PPPK Bareng CPNS

Meski Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum terbit, namun setiap instansi yang akan merekrut aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk mengusulkan kebutuhan pegawainya, baik PPPK maupun CPNS.

Seperti halnya CPNS, formasi PPPK juga dikendalikan pusat,

“Saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPPK. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat,” harap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3).

Dia menambahkan, PPPK bisa saja seorang profesor, guru SD, dokter, atau sarjana D3, dan lain-lain. Karena itu, selain mengusulkan CPNS, setiap instansi juga diminta mengusulkan PPPK yang akan direkrut.

“Rekrutmen PPPK dan CPNS sama-sama akan melalui tes, mengisi formasi yang ada, dan harus sesuai kompetensi,” tegasnya.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menambahkan, untuk 2014 akan dimulai rekrutmen untuk ASN. KemenPANRB sudah mengajukan usulan formasi ke Kementerian Keuangan sebanyak 100 ribu, dengan rincian 65 ribu CPNS, dan 35 ribu PPPK.

Daerah Berlomba Usulkan CPNS dan P3K

Berbeda dengan penerimaan CPNS 2013 yang rada sepi, untuk pengadaan tahun ini mulai ramai lagi. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Rabu (13/3), sekitar 70-an instansi terdiri dari 20 pusat dan 50-an daerah telah mengajukan usulan penambahan aparatur sipil negara (ASN).

“Sudah sekitar 70-an instansi yang memasukkan usulan untuk pengadaan CPNS 2014. Itu posisi Rabu (13/3), jadi kemungkinan besar jumlah tersebut sudah bertambah lagi,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno kepada JPNN, Minggu (16/3).

Permintaan ASN ini tidak hanya untuk PNS saja tapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengungkapkan, dari usulan yang masuk ada instansi tidak mengajukan permintaan PNS tetapi lebih fokus kepada P3K.

“Namun rata-rata, meminta PNS dan P3K. Ini nanti akan ditelaah kembali oleh tim sebelum ditetapkan formasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB),” terangnya.

Dalam pengadaan CPNS 2014, pemerintah mengalokasikan 100 ribu ASN yang akan diterima. Kuota nasional itu disebar untuk 60 ribu PNS dan 40 ribu P3K.

Diapun mengimbau bagi instansi yang akan mengadakan seleksi CPNS 2014, secepatnya mengajukan usulan. Usulan itu harus dilengkapi analisis jabatan kerja, analisis beban kerja, prediksi kebutuhan pegawai selama lima tahun, dan belanja pegawai harus di bawah 50 persen.

“Prinsipnya, semua pengajuan yang masuk itu lebih dulu dianalisa dan ditetapkan formasinya oleh Pak Menteri. Jadi kita beri kesempatan kepada seluruh instansi secepatnya mengajukan sebelum bulan Juli,” bebernya.

Eko mengatakan, saat ini instansi pusat dan daerah mulai semangat lagi untuk meminta penambahan pegawai. Sangat jauh berbeda dengan tahun lalu di mana pemda khususnya enggan mengajukan penambahan pegawai

Tak Diangkat jadi PNS, Guru Honor Ancam Golput

Puluhan pegawai honorer kategori dua (K-2) dari sejumlah daerah di Sumatera Barat berunjuk rasa ke kantor gubernur, Jumat (14/3). Mereka menuntut diberi gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) serta diangkat menjadi PNS sebelum pemilu legislatif 9 April nanti. Selain di kantor gubernur, guru honor di Pesisir Selatan juga demo ke kantor Bupati Pessel.

Tenaga honorer tersebut sempat bersitegang dengan petugas pengamanan karena merasa tidak diperlakukan secara manusiawi dalam menyampaikan aspirasi.

Pantauan Padang Ekspres (Grup JPNN) di lokasi, pegawai honorer tersebut datang pada pukul 10.00 membawa spanduk putih panjang. Dalam spanduk panjang itu bertuliskan 4 poin yang menjadi dasar tuntutan mereka. Empat poin itu adalah menuntut gaji sesuai UMP, meluluskan honorer 100 persen, menolak pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak berpihak pada honorer, serta mendesak diangkat sebelum pengumuman penerimaan CPNS pelamar umum.

Saat orasi, guru honorer tersebut sempat melantunkan Asmaul Husna. Pukul 11.30, sebanyak 15 perwakilan aksi demonstrasi dipersilakan masuk ke kantor gubernur guna beraudiensi dengan Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Syamsurizal dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Jayadisman.

Pertemuan dilakukan di ruangan kerja Asisten III. Dari 15 tenaga honorer yang masuk, ternyata hanya 13 orang yang masuk karena keterbatasan ruangan. Usai pertemuan, tenaga honorer langsung mencak-mencak. Mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi, selama pertemuan berlangsung. Tenaga honorer tidak diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi. Dari 13 perwakilan yang masuk, hanya 3 orang yang diperkenankan berbicara dan itu waktunya hanya kurang 5 menit.Tenaga Honorer sempat bersitegang dengan pasukan Satpol PP dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

Salah seorang honorer, Helmi mengaku kecewa dengan sikap pimpinan rapat yang tidak memperlakukan guru honorer secara baik, bahkan mereka mengeluarkan keluhan, kerap dihentikan pimpinan rapat.

“Kami tidak puas dengan penyampaian aspirasi. Kami tidak diizinkan mengeluarkan pendapat,” ujarnya.

Katanya, dia sudah puluhan tahun menjadi honorer. Untuk per jam mengajar, ia hanya mendapatkan uang Rp 25 ribu. Dia mengaku bertahan menjadi tenaga honorer karena datanya sudah masuk database. Dia menengarai ada tenaga honorer yang lulus menjadi CPNS melakukan pemalsuan data dan rata- rata honorer itu masih berusia muda-muda.

“Kalau memang hasilnya murni bisa kami terima, karena banyaknya permainan, makanya tak bisa kami terima. Masa yang lulus itu justru yang baru jadi honorer, sedangkan yang sudah lama jadi honorer justru banyak tak lulus,” ucapnya.

Senada dengan itu, pegawai honor lainnya, Abuzar mengatakan, mereka berharap gubernur memperjuangkan nasib guru honorer. Mereka prihatin, lulusan perguruan tinggi hanya digaji Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. “Perih dan pedih. Oleh sebab itu, kami meminta gaji kami disamakan dengan UMP,” jelas seorang pendemo lainnya.

Honorer yang datang berasal dari Padang, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, Tanahdatar, Kabupaten Solok dan Dharmasraya. Aksi ini adalah aksi serentak di kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Untuk tingkat pusat, digelar di istana negara dan Kemen PAN-RB. Sedangkan di Sumbar dipusatkan di kantor gubernur.

Asisten III Pemprov Sumbar, Sudirman Gani mengatakan, pihaknya telah memberikan kesempatan bicara pada tenaga honorer yang audiensi. Diakuinya, memang hanya tiga pegawai honor yang berbicara sebagai perwakilan, itu sudah kesepakatan rapat karena waktu sudah mendekati shalat Jumat.

Sudirman Gani mengatakan, tenaga honorer mendesaknya membuat perda yang menyamakan gaji tenaga honorer dengan upah minimum provinsi (UMP). Hal itu tak bisa dikabulkan, karena regulasi yang dijadikan dasar membuat perda tidak ada. Demikian juga tuntutan tenaga honorer diangkat jadi PNS 100 persen, tak bisa diakomodir, karena kewenangan berada di pusat.

“Saya disuruh tandatangan, saya menolaknya. Karena kami memang tak punya kewenangan mengangkat honorer. Itu kan kewenangannya Kemen PAN-RB, kami sudah jelaskan hal itu pada tenaga honorer, tapi tampaknya mereka tak terima. Ya mau gimana lagi, itu bukan kewenangan kami, tapi aspirasi honorer tetap kami terima,” ucapnya.

Pantauan Padang Ekspres, usai pertemuan, massa tak langsung pulang tapi tetap bertahan, bahkan beberapa tenaga honorer menyerukan golput di pemilu jika nasib mereka tidak ada kejelasan.

Di Pessel, guru honor yang tak lulus CPNS K-2 juga demo di Kantor Bupati Pessel. Ini sudah kedua kalinya honorer K-2 dari tenaga guru mendatangi Bupati Pessel. “Kedatangan kami pada Senin lalu, belum membuat hati kami puas,” kata Eri 43, salah seorang guru SD asal Kecamatan Lengayang. Dikatakannya, guru honorer ada yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Mereka juga berhak diangkat jadi PNS. Untuk itu, dia bersama yang lainnya menolak sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan minta UU ASN direvisi.

Orasi puluhan honorer K-2 di kantor bupati itu, berjalan tertib dikawal Satpol PP. Sambil membawa tulisan spanduk bertuliskan, angkat honor murni K2 tanpa tes tahun 2014, rombongan juga minta diberi kesempatan berdialog dan menemui bupati.

Bupati Pessel Nasrul Abit didampingi Sekkab Erizon, Kepala BKD Nazwir dan Kepala Satpol PP Hasrial Amri menyampaikan pihaknya sudah memperjuangkan nasib honorer K-2 yang tidak lulus ke Kemen PAN-RB dan BKN.

Terkait indikasi adanya kecurangan dalam pengangkatan honorer bodong, pihaknya mempersilakan pendemo untuk menyerahkan bukti-bukti kepada Menpan dan BKN, sebab kewenangan “Yang jelas apa yang disuarakan para honorer K-2 yang tidak lulus ini sampai sekarang juga diperjuangkan pemkab ke pusat,” tegasnya.

UU APARATUR SIPIL Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS Mulai 1 Februari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberlakukan perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada jabatan administratif dari 56 tahun menjadi 58 tahun, kata Sekretaris Kementerian Tasdik Kinanto di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

“PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala BKN,” kata Tasdik.

Pemberlakuan batas usia pensiun PNS tersebut didasarkan pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan pada 19 Desember 2013 dan masih dalam proses penandatanganan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perubahan batas usia pensiun PNS tersebut berlaku usia 58 tahun untuk pegawai eseon III ke bawah dengan jabatan administrasi dan batas usia 60 tahun untuk pegawai eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi).

Tasdik menjelaskan dengan diberlakukannya perubahan batas usia pensiun PNS tersebut, sedikitnya 11.000 PNS yang masih tertahan masa pensiunnya akan memiliki kesempatan untuk tetap mengabdi menjadi aparat negara.

Dalam UU ASN disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan secara hormat karena beberapa alasan, antara lain meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri), mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.

Selain itu juga karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS.

Sementara itu, PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, penyelewengan terhadap jabatan hingga dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadlan berkekuatan hukum tetap, menjadi anggota atau pengurus partai politik dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun karena tindak pidana terencana.

PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat (1) UU ASN tersebut.

Kelulusan CPNS Menggantung, Menteri Temui Dua Bupati

Meranti dan Roka Hilir merupakan dua kabupaten di Riau yang hingga kini belum mau mengumumkan dan menetapkan nama-nama peserta tes CPNS 2013 dari jalur umum yang dinyatakan lulus.

Kabar yang santer beredar, kedua pemda enggan mengumumkan lantaran mayoritas nama-nama yang lulus adalah non putra asli daerah.

Kedua pemda itu malah minta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saja yang mengumumkan.

Bagaimana reaksi MenPAN-RB Azwar Abubakar?  “Kita tunggu saja, besok (hari ini, 3/3) saya ketemu lah (dengan dua bupati),” ujar  Azwar Abubakar setibanya di Pekanbaru, Ahad (2/3) petang kemarin.

Azwar menambahkan dirinya belum mengetahui adanya protes dan surat yang dilayangkan Bupati Meranti dan Rohil terkait banyak warga luar daerah yang lulus

Pemda Boleh Batasi Pelamar CPNS dari Luar Daerah

Banyaknya keluhan daerah karena putra asli tidak bisa bersaing dengan pelamar dari luar daerah, membuat pusat mengeluarkan kebijakan baru.

Pemda diizinkan membuat aturan sendiri untuk membatasi pelamar dari luar daerah bersangkutan. Namun, pelamar dari luar daerah harus tetap diberikan kesempatan terutama untuk formasi tertentu.

“Jadi begini, kalau pemda melihat formasi A bisa diisi oleh putra daerah, silakan tidak membuka lowongan untuk pelamar di luar daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (27/2).

Sedangkan untuk formasi tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh putra daerah, Azwar meminta pemda harus memberikan kesempatan kepada pelamar luar.

“Boleh-boleh saja daerah membuat aturan untuk memprotect putra daerahnya tapi jangan sampai ada formasi yang kosong,” tegasnya.

Dia mencontohkan formasi dokter atau formasi keahlian khusus/langka, pemda harus membuka secara online agar ada pelamar yang bisa mendaftar.

“Sebenarnya setiap warga negara tidak bisa kita beda-bedakan, kalau dia mampu bisa saja melamar di mana saja. Namun sisi lain, saya harus mempertimbangkan keluhan daerah karena pada seleksi CPNS 2013 banyak putra daerah tidak lolos,” bebernya.

Karena itu, lanjut Azwar, silakan daerah membuat aturan perlindungannya. Sebab untuk mengkhususkan orang sendiri bisa saja dilakukan karena pertimbangan politis.

Azwar: Yang Gagal Belajar Lagi, Ikut Tes CPNS 2014

Pemerintah pada 2014 ini akan membuka lowongan 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum, atau meningkat dari tahun lalu yang  65 ribu CPNS.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar usai mengikuti rapat membahas seleksi penerimaan CPNS dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, (7/2).

“Tahun ini Insya Allah kita akan buka lagi untuk umum. Sekitar 100 ribu. Insya Allah antara Juni dengan Juli, sebelum atau sesudah pilpres. Kita perlu orang-orang yang baik untuk kita terima,” kata Azwar.

Pemerintah, lanjut Azwar, menjamin tes CPNS akan adil, dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam tes masuknya.

Azwar mempersilakan para peserta CPNS yang gagal tes 2013, untuk mendaftar lagi pada kesempatan berikutnya. Terutama untuk para guru, tenaga kesehatan dan medis serta para penyuluh. Passing grade setiap daerah, tutur dia, tidak sama.

Untuk para honorer guru dan penyuluh yang gagal lulus tes CPNS, kata dia, Kemenpan-RB akan mengadakan kerjasama dengan Kemendikbud untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kualitas guru agar bisa lolos dalam seleksi CPNS 2014.

“Kita sudah bantu dengan afirmasi masa kerja, terhadap umur para (honorer) guru, penyuluh. Kalau pun tidak terangkut, belajar lagi lah, daftar lagi. Kita sayang pada guru yang sudah lama mengajar, tapi guru juga harus coba berusaha untuk penuhi standar kompetensi, karena dia juga menjadi ujung tombak untuk masa depan muridnya,” tandas menteri asal Aceh itu.

Desak Pengangkatan Honorer K1-K2 Segera Dituntaskan

Ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) yang sudah menjalani tes CPNS tahun lalu, siap-siap gigit jari. Pasalnya dari jumlah honorer K2 yang hampir mencapai 605.179 orang, pemerintah hanya akan meluluskan sekitar 30 persennya saja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjadwalkan, pengumuman kelulusan honorer K2 menjadi CPNS digelar besok (5/2).

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat terkait rencana pengangkatan honorer K2 itu menjadi CPNS. Desakannya dalam bentuk, menuntut pemerintah meloloskan semua honorer K2 menjadi CPNS.

“Tetapi mau bagaimana lagi, kemampuan anggaran negara hanya bisa membiaya 30 persen honorer (menjadi CPNS, red),” paparnya di Jakarta kemarin.

Dia mengakui jumlah honorer K2 yang begitu besar, memunculkan banyak tudingan. Diantaranya adalah banyak tuduhan bahwa sebagian honorer K2 adalah siluman. Azwar mengatakan ada daerah pada 2004 lalu sudah mengangkat honorer sebanyak empat ribu.

“Tetapi yang tercecer (TH KII) kok sampai seribu orang. Saya tidak tahu apakah itu honorer betulan atau siluman,” papar dia.

Persoalan anggaran bukan satu-satunya alasan membuat pengangkatan honorer K2 dijalankan sangat terbatas. Alasan lainnya adalah, kualitas TH KII ternyata rendah. “Bisa dilihat dari hasil ujian yang sudah dipindai panitia,” terang Azwar.

Dia mengatakan sudah melihat langsung hasil pemindaian ujian honorer K2. Jika dibandingkan dengan hasil pelamar umum, rata-rata nilai honorer K2 lebih rendah.

Azwar khawatir jika seluruh honorer K2 itu diangkat dengan kualitas yang seadanya, tidak ada perbaikan kualitas birokrasi. Untuk itu dia meminta anggota DPR dan pemda memahami kondisi ini.

Muncul wacana bagi para honorer K2 yang tidak lolos dalam pengangkatan tahun ini, dimasukkan dalam prioritas rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini mencuat karena sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer K2 lagi.

Kemen PAN-RB masih menggodok usulan ini, sebab kuota dan formasi PPPK juga menyesuaikan kebutuhan riil di instansi dan kekuatan keuangan negara.

Dibutuhkan 3.000 Petugas Lapangan KB

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun ini akan mengusulkan 3.000 formasi petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal ini sebagai upaya antisipasi atas jumlah PLKB yang semakin menyusut.

Kepala Bagian Humas BKBN Endang Setyorini mengatakan saat ini usulan tersebut telah diproses oleh pihak KemenPAN-RB. Sebanyak 3.000 formasi ini sendiri nantinya adalah formasi non pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat diikuti oleh berbagai latar keilmuan.

“BKKBN memang tengah kekurangan namun saat ini telah diproses oleh KemenPAN. Proses tersebut harus sesuai dengan prosedur, khususnya di tingkat provinsi,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, jika formasi tersebut telah disetujui maka akan diumumkan melalui proses open biding.

Jumlah PLKB sendiri saat ini yang dimiliki oleh BKKBN hanya sebanyak 15 ribu orang. Jumlah tersebut menyusut dari jumlah sebelumnya, yakni 40 ribu orang. Dikatakannya, jumlah ini masih jauh dari standar minimum, yaitu satu orang melayani dua desa.

Dengan jumlah desa di Indonesia yang berkisar 78 ribu desa, maka paling tidak masih dibutuhkan sekitar 25 ribu tenaga PLKB lagi.

Mengenai gaji yang akan dibayarkan pada para PLKB baru, gaji akan dibayarkan dari anggaran pemerintah pusat. Sebelumnya, kepala BKKBN Fasli Jalal juga mengatakan bahwa selain gaji, para pegawai lapang tersebut akan langsung mendapat fasilitas sepeda motor begitu diangkat.

Kendati akan memberikan banyak fasilitas pada tenaga baru, pihaknya juga akan meningkatkan kesejahteraan para tenaga PLKB yang telah ada. Mulai dari tunjangan fungsional hingga tunjangan pensiun mereka.

Kenaikan tunjangan fungsional tersebut sendiri telah diajukan oleh BKKBN kepada Kementerian Keuangan. Jumlah kenaikan yang diajukan oleh BKKBN adalah sebesar Rp 900 ribu per kepala. Besaran tersebut meningkat tiga kali lipat dari jumlah yang saat ini diterima, yakni Rp 300 ribu. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan di Kemenkeu.

Selain akan merekrut tenaga baru, BKKBN juga akan mulai melakukan pendekatan dengan tenaga bidan yang ada di desa, serta sejumlah peserta pendidikan luar sekolah yang dimiliki oleh sejumlah perguruan tinggi negeri. Dengan adanya beberapa bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan program KB yang ada di daerah.