Pemberkasan Honorer K2 Diperpanjang

Pemerintah Kota Kupang kembali memperpanjang waktu pemasukan berkas bagi honorer Kategori dua (K2) setelah dinyatakan ditutup, Sabtu (12/4). Penambahan waktu yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang, semata-mata memberi kesempatan kepada honorer, untuk mencari dokumen-dokumen yang ada, seperti SK asli honorer, absensi asli maupun slip gaji asli.

“Kita perpanjang lagi waktu, bagi honorer K2 untuk lengkapi berkas. Hal ini semata-mata untuk membantu para honorer K2 yang dinyatakan lulus, namun tidak lengkap administrasinya,” ujar Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man, ketika dimintai komentar terkait masih banyak honorer yang melengkapi berkas, untuk diajukan ke BKN, Selasa (15/4) di hotel Romyta, Kupang.

Dikatakan, sebenarnya Pemkot sudah menutup masa pemasukan berkas bagi K2 yang dinyatakan lulus, pada 12 April lalu. Namun karena masih banyak yang belum melengkapi, maka Pemkot mengambil keputusan, untuk memperpanjang.

Jika dalam rentang waktu yang ada, para honorer belum memenuhi semua persyaratan yang ada, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab persyaratan yang diminta, merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

“Kita buka lagi peluang bagi mereka, sebagai bagian menghargai pengabdian mereka. Kalau sampai waktunya, tapi belum juga lengkap, kita mau bilang apa lagi,”bilangnya.

Dia berharap para honorer K2 yang lulus dan belum melengkapi semua berkas, hendaknya segera mungkin, sebab Pemkot tidak akan berlama-lamauntuk mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menyoal sampai kapan penambahan waktu untuk para honorer K2 melengkapi berkasnya, Wakil Wali Kota menyebutkan, dirinya belum mengetahui pasti, namun tentunya tidak lama lagi, apalagi dalam satu atau dua hari lagi, akan ada cuti bersama, karena hari raya Paskah.

Ketika ditanyai lagi soal kapan akan dimasukan berkas honorer K2 ke KemenPAN-RB dan BKN, Hermanus Man menguraikan, pemasukan berkas ke Kementerian dan BKN, diperkirakan setelah Paskah nanti.

“Saya kira berkas semua akan dibawa dan dimasukkan ke BKN dan kementerian, setelah Paskah nanti. Soalnya waktu kita sudah sangat sempit, dan semua umat Kristiani akan merayakan Paskah,” pungkasnya.

Cegah Kebocoran, Lemsaneg-BPPT Amankan Materi Tes CPNS 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menjamin metode computer assisted test (CAT) yang akan dilakukan dalam seleksi CPNS 2014 aman dari kecurangan. Pasalnya, selain materi soalnya sudah dikunci oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), perangkat komputer yang akan digunakan juga bakal diperiksa seluruhnya.

“Lemsaneg dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan memeriksa infrastrukturnya, barangkali ada data aneh yang bisa mempengaruhi saat materinya diinput ke komputer,” kata Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja kepada media ini, Senin (14/4).

Ia menyampaikan, sebelum materi dimasukkan, perangkat komputer harus dalam kondisi clear. Itu sebabnya, dalam pengadaan CPNS nanti, Panselnas akan melakukan pemeriksaan ketat.

“Sama seperti sistim LJK, semua data akan dikunci dan akan dibuka saat tes dimulai,” ucapnya.

Setiawan pun meminta agar pelamar tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran data. Sebab, selama ini hasil tes lewat metode CAT sangat objektif.

“Namanya kejahatan teknologi pasti ada, namun teknisnya kita ada BPPT yang sudah memikirkan berbagai kemungkinan seperti itu. Yang jelas, kami yakin metode CAT adalah cara paling tepat untuk mengurangi kecurangan dalam penerimaan CPNS,” tandasnya.

Tes CPNS 2014 Tidak Serentak, Dimulai Juni

Perubahan sistim seleksi CPNS 2014 dari metode lembar jawab komputer (LJK) ke computer assisted test (CAT), membuat pemerintah memajukan jadwal tes. Biasanya tes dilakukan sekitar Oktober-Nopember, kini dimajukan ke pertengahan tahun.

“Karena sistim seleksinya bertahap dan tidak serentak, tesnya kita majukan mulai Juni,” ungkap Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Senin (14/4).

Tes ini akan berlanjut terus hingga seluruh instansi selesai menggelar tes. Setiap instansi diperkirakan membutuhkan waktu sepekan untuk menguji.

“Tidak butuh perangkat komputer terlalu banyak untuk sistim CAT ini. Cukup 50 unit tiap instansi sudah cukup,” ujarnya.

Dengan 50 unit komputer, tambah mantan pejabat di Jawa Barat ini, sehari bisa dites 200 pelamar. Sistim CAT ini didesain untuk empat gelombang.

“Jadi kalau 50 unit komputer bisa empat gelombang sehingga sehari 200 orang dapat dites,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, instansi pusat akan lebih dulu melakukan tes pada Juni mendatang. Lantaran instansi pusat lebih siap ketimbang daerah. Meski begitu tidak menutup kemungkinan ada juga daerah baik provinsi maupun kota yang akan dimulai tes Juni.

“Jadwalnya akan disesuaikan nanti, karena Panselnas harus mengatur materinya sebelum pelaksanaan tes. Jadi materinya akan dikasih kalau instansinya sudah siap,” tandasnya.

Tes CPNS 2014 Mirip SNMPTN

DENGAN dalih menghemat anggaran negara, meminimalisir kecurangan, dan tak mau ribet, tes CPNS 2014 akan menggunakan computer assisted test (CAT).

Cara konvensional, yakni dengan menggunakan lembar jawab komputer, hanya diterapkan khusus bagi daerah-daerah yang belum siap.

Nah, bagaimana pemerintah mempersiapkan perangkatnya? Berikut petikan wawancara JPNN Mesya Mohammad dengan Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, kemarin (12/4).

Pemerintah sudah siap melaksanakan CAT tahun ini?

Sebenarnya metode CAT sudah mulai diujicoba tahun lalu kan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa bagus, karena minim  komplain dari pelamar. Bahkan pelamar puas dengan hasilnya karena mereka bisa langsung melihat hasil kerjanya.

Dijamin bersih dari kecurangan?

Inilah yang membuat pemerintah mengambil keputusan digunakan CAT. Anda tahu sendiri, betapa ribetnya bila kita tetap berkutat pada metode LJK. Selain menelan anggaran besar, metode LJK sangat rawan kecurangan. Seketat apapun kita melakukan pengamanan, tetap ada celah bagi oknum-oknum nakal untuk berbuat curang.

Kalau CAT, bagaimana bisa dicurangi karena pelamar bekerja di komputer dan skornya langsung terbaca setelah selesai menjawab seluruh soal.

Apa seluruh daerah siap?

Tahun ini seluruh instansi pusat dan 33 provinsi serta kota sudah kita wajibkan CAT karena infrastrukturnya sudah memadai. Sedangkan daerah kabupaten sedang dibuat check list mana-mana yang minim infrastrukturnya.

Untuk pembuatan daftar ini, KemenPAN-RB bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya Kemendikbud akan memetakan wilayah mana yang sekolahnya punya laboratorium komputer. Dengan adanya lab komputer akan membantu pemda dalam pengadaan seleksi CPNS. Pemda tidak perlu lagi membeli komputer karena di sekolah sudah ada. Dengan demikian jika tiap kabupaten ada sekolahnya yang dilengkapi lab komputer, otomatis seluruh kabupaten juga harus melaksanakan CAT.

Bagaimana jika ada daerah yang memang belum siap?

Namun ketentuan ini tidak pakem, karena kita harus mempertimbangkan wilayah-wilayah timur dan daerah tertinggal yang letak geografisnya berbeda-beda. Yang sulit dijangkau, kita masih berikan kelonggaran menggunakan LJK.

Tahun lalu saat CAT dilakukan instansi pusat, ada pelamar yang namanya dobel kelulusannya. Apakah tahun ini ada perbaikan mekanisme pendaftarannya pak?

Yang dobel-dobel itu memang jadi pertimbangan pemerintah juga. Itu sebabnya, tahun ini pendaftarannya kita gunakan sistim on line. Jadi sekarang kita arahkan pada pemanfaatan teknologi. Bagaimana sistimnya, sedangkan dirumuskan oleh BPPT. Nantinya setiap pelamar akan membuat dua opsi pilihan. Sistimnya mirip Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN). Jadi setiap pelamar hanya akan lolos di salah satu instansi saja karena disesuaikan dengan formasi yang ada.

Siapa yang akan menentukannya, ya Panselnas. Sistim ini akan lebih praktis dan terkendali karena menggunakan jalur satu pintu. Artinya Panselnas yang menentukan pelamar A (yang lulus) ditempatkan di instansi mana. Tidak seperti tahun lalu, pelamar yang diberikan keleluasaan untuk memilih instansi yang dia suka ketika namanya lulus di beberapa instansi. Padahal instansinya sama-sama membutuhkan.

Bagaimana dengan materi soalnya?

Materi soalnya tetap melibatkan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedang kita pikirkan apakah akan diberlakukan sistim rayon atau afirmasi tetap ada seperti tahun lalu. Pada seleksi CPNS 2013, materi soalnya hanya disusun yang mudah, sedang, dan sulit tanpa melihat posisi daerah. Karena ternyata banyak yang tidak bisa menjawab soalnya, akhirnya kita berlakukan afirmasi. Nah tahun ini sedang dibahas bagaimana sistim paling tepat.

Kemungkinan masih ada kebijakan afirmasi?

Prinsipnya, pengalaman seleksi tahun lalu menjadi dasar perubahan kebijakan kita tahun ini. Kan tidak mungkin juga bila terus ada afirmasi sementara kita butuhkan peningkatan kualitas SDM. Itu sebabnya Konsorsium PTN tengah memetakan ini agar bisa ditentukan cara mana yang paling pas.

Namun kami juga mengimbau kepada masyarakat yang berniat ikut seleksi, sedari sekarang mulai belajar agar bisa menjawab soal dengan baik.

Usia Pensiun PNS Ahli Muda dan Ahli Pratama Ditetapkan 58 Tahun

Pemerintah akan memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama yang mencapai batas usia pensiun 58 tahun.

“Batas usia pensiun 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama serta pejabat fungsional keterampilan,” mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Hal tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 Huruf C UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juga mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Maret 2014 tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional.

Namun begitu, khusus untuk mereka, yang menginjak masa pensiun tapi masih menduduki jabatan sebelum berlakunya PP diperkenankan untuk memperpanjang sampai batas usia 60 tahun.

Sementara untuk PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli muda dan ahli pratama setelah berlakunya PP itu, maka batas usianya 58 tahun.

Selain itu, PP  juga mengatur pemberhentian dengan hormat untuk PNS yang memangku jabatan fungsional seperti ahli utama, ahli madya, dan apoteker dengan batas usia pensiun 60 tahun.

Tambahnya, PNS yang memangku jabatan fungsional antara lain peneliti utama, peneliti madya, dokter pendidik klinis utama dan madya batas usia pensiunnya 65 tahun.

Dari keterangan tersebut  mengatakan kecuali jabatan fungsional ahli muda dan pratama, PP  tersebut tetap berlaku.

PP ini mulai berlaku tanggal 30 Januari 2014, bunyi pasal 6 PP no 21 tahun 2014 yang diundangkan pada 19 Maret itu.

Pemprov Tunggu Laporan Verifikasi Data Honorer K2

Pemerintah Provinsi Riau mengimbau seluruh kabupaten/kota untuk memverifikasi data seluruh data honorer kategori dua (K2) yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu.

Ini dilakukan untuk mengetahui angka pasti terkait dugaan honorer K2 siluman yang ada di kabupaten/kota.

Informasi itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Surya Maulana kepada Riau Pos, Senin (7/4) di Pekanbaru. Menurutnya, langkah inventarisir tersebut diharapkan dapat segera dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita serahkan ke masing-masing daerah untuk menginventarisir. Sehingga, dapat diketahui angka pasti terkait pemalsuan data administrasi kepegawaian,” ungkapnya.

Pasca penginventarisiran itu, seluruh BKD kabupaten/kota se Riau diharapkan dapat memberikan laporan resmi ke BKD Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti. Jika memang yang terbukti terlibat, maka sanksi tegas jelas akan diberikan.

“Ya kita berikanlah kesempatan ke daerah untuk menginventarisirnya. Kalau sudah ada laporan, baru kita lakukan langkah penanganan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKD Riau mensinyalir ada sesuatu yang ganjil pada hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua (K2) Provinsi Riau pada 2013 lalu. Pasalnya, selain terdapat informasi tentang dugaan honorer K2 siluman, juga terdapat honorer yang lulus, tetapi tidak mendaftar ulang.

Sanksi tegas, tambah Surya juga sudah menanti pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pendataan administrasi untuk honorer K2 siluman atau bodong tersebut. “Itu jelas hukuman pidana jika memang kedapatan,” tegas Surya.

Untuk diketahui, jumlah honorer yang lulus seleksi CPNS dari Pemprov Riau berjumlah 100 orang, Kabupaten Kampar 520 orang, Bengkalis 249 orang, Pelalawan 267 orang, Kuantan Singingi 302 orang, Indragiri Hilir 345 orang, Pekanbaru 438 orang, Siak 363 orang, Indragiri Hulu 294 orang, Rokan Hulu 169 orang, Kota Dumai 132 orang.

Pemkab Kuansing Akan Buka Pendaftaran CPNS 2014

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) berencana membuka pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum tahun 2014. Hal tersebut disampaikan Sekdakab Kuansing Muharman di Kantor Bupati Kuansing.

“Kalau memang ada, kita akan buka pendaftaran untuk penerimaan CPNS tahun 2014 ini,” kata Muharman.

Diakui Muharman, saat ini Kuansing masih kekurangan tenaga pegawai, terutama tenaga guru dan teknis. “Sekarang ini yang akan banyak kita terima khusus tenaga guru dan teknis, karena itu yang masih kurang,” jelasnya.

Namun sejauh ini, kata Muharman, pihaknya belum menerima surat resmi dari Menpan RB terkait penerimaan CPNS jalur umum tahun 2014. “Surat resminya belum ada, tapi kalau buka kita akan usulkan ke Manpan RB,” katanya.

“Yang pasti kalau ada kita akan melakukan penerimaan CPNS, tapi kita belum tahu berapa kuota untuk Kuansing, karena memang surat resminya belum ada sampai saat ini masuk ke kita,” sambungnya.

Bila nanti, surat resmi dari Menpan RB telah turun, lanjut Sekda, Pemkab Kuansing tentu akan mengajukan permohonan kuota CPNS jalur umum ke Kemenpan-RB untuk rekrutmen tahun ini.

Sejumlah kabupaten/kota mengusulkan tamatan SMA sederajat untuk bisa ikut tes CPNS, namun Kuansing, kata Muharman, paling rendah tamatan D3. berkemungkinan tidak,”katanya.

“Hingga kini Pemkab Kuansing masih menunggu surat resmi dari Menpan RB terkait adanya penerimaan CPNS tahun 2014,” tandasnya.

Ancang-ancang Rekrut 200 Petugas Satpol PP

Masalah kekurangan personil masih dialami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.

Saat ini, Satpol PP baru punya  140 personil. Dari jumlah itu, hanya 40 personil yang dinyatakan efektif turun menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda Kota Malang. Sisanya, bertugas di lingkungan Balaikota dan SKPD.

Hal ini dibenarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Subkhan. Dia pun menyambut hangat saat Wali Kota Malang, HM Anton mengatakan, penambahan jumlah personil Satpol PP Kota Malang dinilai penting dan mendesak untuk dilakukan Pemkot Malang.

Orang nomor satu di Kota Malang ini juga mengidealkan jumlah personil Satpol PP sebanyak 250-300 personil.

’’Saat ini, masuk tahapan pengkajian, cari aturan hukumnya, kalau diperbolehkan dan memenuhi persyaratan, kami coba realisasikan penambahan ini di tahun ini. Jika tidak mungkin dilakukan 2014, kami usulkan terealisasi pada tahun 2015. Apa nantinya, penambahan itu dari PNS atau dari merekrut tenaga baru,” terangnya kepada Malang Post (Grup JPNN).

Dikatakan Subkhan, tambahan sebanyak 100-200 personil itu sudah disesuaikan dengan perkembangan kondisi kota Malang. Antara lain pertimbangan permasalahan di masyarakat, jumlah penduduk meningkat dan luas wilayah. Dia menyebut, tingkatan kebutuhan personil Satpol PP di Kota Malang sudah masuk type A, seperti halnya dua kota besar di Jawa Timur lainnya, yakni Kota Surabaya dan Jember.

Contoh permasalahan di lapangan, di antaranya mulai menjamurnya dan semakin liarnya PKL (pedagang kali lima). Mereka semakin berani mangkal di sejumlah titik yang seharusnya bebas PKL, seperti di Alun-alun Kota Malang dan Pasar Besar.

’’Dari perkembangan itu, kami sudah saatnya diperlukan penambahan personil. Hal ini sekaligus menyambut semangat satu abad Kota Malang, dengan kita wujudkan masyarakat ceria, cerdas dan cemerlang menuju kota yang bermartabat,” pungkas Subkhan.

Ribuan Jabatan PNS Belum Terisi

Sejumlah ribuatn posisi PNS tercatat masih kosong lantaran belum ada PNS yang mengisinya. Pascapengesahan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional tertentu (JFT) masih langka di kalangan PNS. Jabatan jenis ini harus diisi oleh pegawai dengan keahlian spesifik.

“Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi jabatan fungsional umum (JFU). Sedangkan JFT masih sedikit, karena kemampuan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Kualitas PNS kita kan umumnya masih rata-rata,” ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Kamis (13/3).

Berdasarkan data dari KemenPAN-RB, tercatat pada tahun 2013 baru ada 124 JFT. Awal 2014 bertambah lagi dengan terbentuknya lima JFT baru, yakni Satpol PP, penyuluh hukum, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, dan rescuer. Saat ini dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.

“Tahun ini jumlah JFT diharapkan bisa mencapai 240, karena masih banyak potensi pembentukan JFT baru,” ujar Setiawan.

Setiawan melanjutkan, selain jumlah JFT yang masih sedikit, personil yang menduduki JFT juga belum mencukupi kebutuhan. Untuk surveyor pemetaan misalnya, saat ini baru ada 1.000. “Padahal kebutuhan secara nasional diperkirakan mencapai 22.000 orang,” ujarnya.

Untuk perancang perundang-undangan, saat ini baru ada 280 dari kebutuhan nasional sekitar 1.500. Sedangkan perencana, dari kebutuhan nasional sebanyak 1.200 orang, saat ini baru ada 200 orang. Untuk penera, idealnya ada 2.000 orang, sementara yang ada baru 538 orang. Penerjemah, dari kebutuhan sekitar 800 orang, baru ada  140 orang. Selain itu, instruktur (Nakertrans) baru ada 590 dari kebutuhan nasional 1.500, dan pengawas lingkungan hidup, kebutuhannya mencapai 9.900, sementara yang ada baru 800 orang.

Tidak berbeda, di sektor Pertanian, Kementan masih membutuhkan analis ketahanan pangan. Untuk tahun ini diproyeksikan 1.190, terdiri dari 90 orang di pusat, 100 di provinsi, dan sekitar 1.000 orang di kabupaten/kota. Kebutuhan itu diperkirakan akan terus meningkat, menjadi 1.524 pada 2015, dan pada 2016 menjadi 1.534 orang.

Jadi bagi anda yang memiliki keahlian khusus dan menginginkan posisi PNS, segera persiapkan diri menjelang tes CPNS 2014 yang akan dilaksanakan pada Juni nanti dan pastikan untuk selalu memperbaharui informasi mengenai penerimaan PNS 2014.

Hasil Tes CPNS Diumumkan Setelah Pileg

Kepala Bagian Kepegawaian Setda Mimika, Bertha Beanal, SH mengatakan, hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2013, direncanakan diumumkan serentak untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bertha kepada Radar Timika (Grup JPNN), Kamis (3/4) di ruang kerjanya, mengatakan hasil seleksi CPNS untuk Papua dan Papua Barat, rencananya diumumkan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg).

Selama masa menunggu ini, Bertha mengharapkan kepada seluruh peserta tes agar bersabar menunggu.

Sementara seperti diberitakan Radar Timika edisi Kamis (3/4), Penjabat Bupati Mimika, Ausilius You, SPd MM ketika menanggapi pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN-RB) RI, Ir Azwar Abubakar sebelumnya (edisi Sabtu, 29/3) yang menegaskan bahwa persoalan tes dan pengumuman hasil seleksi CPNS di Papua, butuh pembicaraan dan penanganan khusus, sehingga peserta harus bersabar menunggu hasilnya.

Menpan juga menyatakan pihaknya tidak akan terburu-buru mengumumkan hasil untuk peserta tes CPNS Papua. Dalam waktu dekat, Menpan akan melakukan pertemuan dengan gubernur, bupati/walikota se Papua untuk membicarakan mekanismenya seperti apa.

Menyikapi hal itu, You mengatakan pihaknya akan menunggu kapan KemePAN-RB memanggil mereka untuk membicarakan mekanisme pengumuman hasil seleksi CPNS 2013.