Honorer Ancam Demo Besar-besaran

Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, serentak di seluruh Indonesia.

Aksi akan digelar jika hingga akhir Mei 2014, pemerintah belum juga membuat aturan yang menjadi payung hukum pengangkatan seluruh honorer K2 yang belum lulus tes.

“Kami merencanakan aksi turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia jika tidak ada tanggapan dari pemerintah,” ujar Sekjen FHI Eko Imam Suryanto kemarin (23/4), membacakan rekomendasi hasil Rembug Nasional II Tenaga Honorer yang diadakan di WiSMA Universitas Negeri Jakarta pada 22 April 2014.

Rekomendasi yang diteken Ketua Presiden FHI Hasbi dan Eko itu dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menpan-RB Azwar Abubakar.

Sikap FHI ini sekaligus menagih pernyataan Azwar Abubakar saat Rakornas Seleksi CPNS 2014 di Jakarta pada 27 Februari 2014 yang mengatakan akan ada kebijakan bahwa tenaga honorer akan diangkat semua secara bertahap.

Hanya saja, hingga saat ini belum jelas tindak lanjut dari statemen menteri asal Aceh itu.

Hal itu, lanjut Eko, menambah kekecewaan honorer K2 di seluruh daerah di Indonesia. “Para tenaga honorer K2 yang tidak lulus resah dan galau terkait kebijakan pemerintah yang belum jelas dan tegas bagi para honorer K2 yang tidak lulus,” ujar Eko.

Agar pemerintah bisa segera mengurusi nasib honorer K2 yang tidak lulus, FHI mendesak Pemerintah Pusat dan pemda untuk segera menyelesaikan  proses pengusulan dan penyusunan NIP honorer K2 yang lulus dan tidak bermasalah.

“Hal ini kami mintakan agar tidak terjadi kendala terkait proses penyelesaian tenaga honorer K2 yang belum lulus termasuk  proses penambahan kuota yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI,” demikian bunyi surat FHI kepada presiden.

FHI juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan hasil tes  tenaga honorer K2 bagi daerah yang sampai saat ini belum diumumkan.”Contohnya Kabupaten Madina,” ujar Eko, masih membacakan rekomendasi yang dikirim ke pemerintah

Sudah Lulus CPNS Tapi SK Belum Jelas

Sudah hampir tiga bulan sejak diumumkan lolos, nasib ribuan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov DKI belum jelas. Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi penyebabnya.

“Sudah hampir empat bulan ini nasib saya nggak jelas, nggak ada kerjaan, ngga ada pendapatan,” keluh seorang peserta CPNS yang enggan disebutkan namanya, Senin (21/4).

Dia berharap agar Pemprov DKI segera memberi kepastian.

“Mau ngelamar di tempat lain untuk sementara pun tidak mungkin karena khawatir sewaktu-waktu Pemprov DKI memanggil,” tuturnya.

CPNS lain yang enggan disebutkan namanya bahkan mengaku mengikuti tes di dua tempat. Pertama di DKI dan kedua di Jawa Barat. Dia lulus di dua tempat tersebut. Untuk sementara waktu, ia mengaku akan bekerja sebagai tenaga media di Depok sesuai dengan keputusan dari Pemprov Jawa Barat.

“Terpaksa saya jalani dulu yang di Pemprov Jawa Barat selama belum ada kepastian dari Pemprov DKI,” ungkapnya.

Ia heran mengapa Pemprov DKI sangat lamban mengurus perihal rekrutmen PNS ini. Karena sejak dinyatakan lulus ujian, yang bersangkutan telah melengkapi seluruh data-data seperti yang diminta oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

“Jawa Barat yang seleksinya belakangan malah sudah lebih dulu mengeluarkan SK malah sudah menempatkan pegawainya,” katanya lagi.

Belum Ada Usul Pemberkasan NIP CPNS Honorer K2 Masuk ke BKN

Kelulusan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) 100 ribu lebih honorer kategori II yang lulus seleksi.

Pemberkasan NIP untuk para CPNS dari kelompok tenaga honorer kategori II ini sebelumnya sempat ditutup sementara karena adanya Pemilu Parlemen awal April lalu. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyebutkan pemberkasan NIP langsung dibuka setelah pemilu rampung.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Herman Suryatman membenarkan sampai kemarin belum ada satupun pemberkasan NIP CPNS dari kelompok tenaga honorer K2 yang masuk ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Baik itu di BKN pusat maupun di kantor BKN regional, belum ada usulan pemberkasan NIP yang masuk,” katanya kemarin. Herman menuturkan informasi terakhir dari dari BKN menyebutkan bahwa sampai saat ini instansi daerah yang kebagian jatah CPNS masih fokus melaksanakan verifikasi data.

Dia menuturkan verifikasi data ini penting. Sebab sebelumnya BKN telah mengeluarkan surat edaran yang isinya data CPNS yang diajukan NIP-nya tidak boleh palsu. Jika kedatapan ada CPNS dari tenaga honorer siluman, kepala instansi bisa dijatuhi sanksi pidana.

“PPK (pejabat pembina kepegawiaan, red) dalam menyerahkan berkas hasil verifikasi honorer K-2 yang lulus menjadi CPNS harus membuat surat pernyataan bertanggungjawab mutlak,” tegas Herman. Diduga kuat keberadaan surat ini semakin membuat pimpinan daerah takut melayangkan pemberkasan NIP.

Sebab tahun-tahun sebelumnya tidak ada ketentuan seperti ini. Sehingga banyak tenaga honorer siluman yang lolos saat pemberkasan dan mendapatkan NIP abdi negara. “Kami memang berpikiran saat ini instansi daerah sangat hati-hati melakukan verifikasi,” katanya.

Herman mengatakan upaya memperketat usulan pemberkasan NIP ini murni untuk menjaring calon abdi negara yang memenuhi syarat. Dia mengatakan penerimaan CPNS dari formasi tenaga honorer kategori II ini harus akuntabel supaya hasilnya bisa optimal. Dia sadar resiko kebijakan itu membuat waktu pemberkasan agak lebih lama.

Tahun ini pemerintah melakukan ujian tulis kepada sekitar 600 ribu tenaga honorer kategori II. Ujian itu dipakai untuk menjadi sekitar 150 ribu tenaga honorer kategori II untuk menjadi CPNS.

Di sejumlah daerah muncul kabar banyak banyak tenaga honorer siluman yang lulus ujian. Jika ada tenaga honorer siluman lulus ujian kemudian lolos diajukan dalam pemberkasan NIP CPNS, maka kepala instansinya akan diproses pidana.

Desak 2.155 Honorer K2 Dingkat jadi CPNS Tanpa Tes

Aliansi Pegawai Honorer Kategori Dua (K2) Karawang akan mengawal panitia kerja (Panja) DPR RI yang bertugas memperjuangkan aspirasi para honorer agar bisa menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Pasalnya, setelah pemilihan umum (Pemilu) selesai Panja yang berada di komisi II DPR  itu akan bekerja untuk menyikapi banyaknya permasalahan seleksi CPNS untuk K2.

Koordinator Lapangan (korlap) Aliansi Honorer Kategori 2 Kabupaten Karawang, Tono Suharto mengatakan, pembentukan Panitia Kerja atau Panja Honorer DPR-RI di komisi II, dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan di berbagai daerah, yang menjadi isu nasional pasca diumumkannya seleksi CPNS jalur Honorer kategori 2 sekitar 2 bulan yang lalu.

“Pembentukan panitia kerja itu, merupakan harapan bagi honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, agar bisa berpeluang kembali menjadi CPNS dari jalur tersebut, dengan membentuk Peraturan Pemerintah atau PP yang baru, ataupun revisi dari PP 56 Tahun 2012 mengenai honorer,” ujar Tono.

Dikatakan, jika melihat kebutuhan PNS di Karawang itu masih  banyak, mestinya honorer K2 seluruhnya bisa diangkat menjadi CPNS.

Disebutkan, honorer K2 di Karawang saat ini sebanyak 2.155 honorer. “Kami minta Panja DPR RI bisa mendorong dibuatnya aturan K2 diangkat tanpa tes,” tukasnya.

Pemberkasan Honorer K2 Diperpanjang

Pemerintah Kota Kupang kembali memperpanjang waktu pemasukan berkas bagi honorer Kategori dua (K2) setelah dinyatakan ditutup, Sabtu (12/4). Penambahan waktu yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang, semata-mata memberi kesempatan kepada honorer, untuk mencari dokumen-dokumen yang ada, seperti SK asli honorer, absensi asli maupun slip gaji asli.

“Kita perpanjang lagi waktu, bagi honorer K2 untuk lengkapi berkas. Hal ini semata-mata untuk membantu para honorer K2 yang dinyatakan lulus, namun tidak lengkap administrasinya,” ujar Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man, ketika dimintai komentar terkait masih banyak honorer yang melengkapi berkas, untuk diajukan ke BKN, Selasa (15/4) di hotel Romyta, Kupang.

Dikatakan, sebenarnya Pemkot sudah menutup masa pemasukan berkas bagi K2 yang dinyatakan lulus, pada 12 April lalu. Namun karena masih banyak yang belum melengkapi, maka Pemkot mengambil keputusan, untuk memperpanjang.

Jika dalam rentang waktu yang ada, para honorer belum memenuhi semua persyaratan yang ada, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab persyaratan yang diminta, merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

“Kita buka lagi peluang bagi mereka, sebagai bagian menghargai pengabdian mereka. Kalau sampai waktunya, tapi belum juga lengkap, kita mau bilang apa lagi,”bilangnya.

Dia berharap para honorer K2 yang lulus dan belum melengkapi semua berkas, hendaknya segera mungkin, sebab Pemkot tidak akan berlama-lamauntuk mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menyoal sampai kapan penambahan waktu untuk para honorer K2 melengkapi berkasnya, Wakil Wali Kota menyebutkan, dirinya belum mengetahui pasti, namun tentunya tidak lama lagi, apalagi dalam satu atau dua hari lagi, akan ada cuti bersama, karena hari raya Paskah.

Ketika ditanyai lagi soal kapan akan dimasukan berkas honorer K2 ke KemenPAN-RB dan BKN, Hermanus Man menguraikan, pemasukan berkas ke Kementerian dan BKN, diperkirakan setelah Paskah nanti.

“Saya kira berkas semua akan dibawa dan dimasukkan ke BKN dan kementerian, setelah Paskah nanti. Soalnya waktu kita sudah sangat sempit, dan semua umat Kristiani akan merayakan Paskah,” pungkasnya.

Cegah Kebocoran, Lemsaneg-BPPT Amankan Materi Tes CPNS 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menjamin metode computer assisted test (CAT) yang akan dilakukan dalam seleksi CPNS 2014 aman dari kecurangan. Pasalnya, selain materi soalnya sudah dikunci oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), perangkat komputer yang akan digunakan juga bakal diperiksa seluruhnya.

“Lemsaneg dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan memeriksa infrastrukturnya, barangkali ada data aneh yang bisa mempengaruhi saat materinya diinput ke komputer,” kata Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja kepada media ini, Senin (14/4).

Ia menyampaikan, sebelum materi dimasukkan, perangkat komputer harus dalam kondisi clear. Itu sebabnya, dalam pengadaan CPNS nanti, Panselnas akan melakukan pemeriksaan ketat.

“Sama seperti sistim LJK, semua data akan dikunci dan akan dibuka saat tes dimulai,” ucapnya.

Setiawan pun meminta agar pelamar tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran data. Sebab, selama ini hasil tes lewat metode CAT sangat objektif.

“Namanya kejahatan teknologi pasti ada, namun teknisnya kita ada BPPT yang sudah memikirkan berbagai kemungkinan seperti itu. Yang jelas, kami yakin metode CAT adalah cara paling tepat untuk mengurangi kecurangan dalam penerimaan CPNS,” tandasnya.

Tes CPNS 2014 Tidak Serentak, Dimulai Juni

Perubahan sistim seleksi CPNS 2014 dari metode lembar jawab komputer (LJK) ke computer assisted test (CAT), membuat pemerintah memajukan jadwal tes. Biasanya tes dilakukan sekitar Oktober-Nopember, kini dimajukan ke pertengahan tahun.

“Karena sistim seleksinya bertahap dan tidak serentak, tesnya kita majukan mulai Juni,” ungkap Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Senin (14/4).

Tes ini akan berlanjut terus hingga seluruh instansi selesai menggelar tes. Setiap instansi diperkirakan membutuhkan waktu sepekan untuk menguji.

“Tidak butuh perangkat komputer terlalu banyak untuk sistim CAT ini. Cukup 50 unit tiap instansi sudah cukup,” ujarnya.

Dengan 50 unit komputer, tambah mantan pejabat di Jawa Barat ini, sehari bisa dites 200 pelamar. Sistim CAT ini didesain untuk empat gelombang.

“Jadi kalau 50 unit komputer bisa empat gelombang sehingga sehari 200 orang dapat dites,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, instansi pusat akan lebih dulu melakukan tes pada Juni mendatang. Lantaran instansi pusat lebih siap ketimbang daerah. Meski begitu tidak menutup kemungkinan ada juga daerah baik provinsi maupun kota yang akan dimulai tes Juni.

“Jadwalnya akan disesuaikan nanti, karena Panselnas harus mengatur materinya sebelum pelaksanaan tes. Jadi materinya akan dikasih kalau instansinya sudah siap,” tandasnya.

Tes CPNS 2014 Mirip SNMPTN

DENGAN dalih menghemat anggaran negara, meminimalisir kecurangan, dan tak mau ribet, tes CPNS 2014 akan menggunakan computer assisted test (CAT).

Cara konvensional, yakni dengan menggunakan lembar jawab komputer, hanya diterapkan khusus bagi daerah-daerah yang belum siap.

Nah, bagaimana pemerintah mempersiapkan perangkatnya? Berikut petikan wawancara JPNN Mesya Mohammad dengan Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, kemarin (12/4).

Pemerintah sudah siap melaksanakan CAT tahun ini?

Sebenarnya metode CAT sudah mulai diujicoba tahun lalu kan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa bagus, karena minim  komplain dari pelamar. Bahkan pelamar puas dengan hasilnya karena mereka bisa langsung melihat hasil kerjanya.

Dijamin bersih dari kecurangan?

Inilah yang membuat pemerintah mengambil keputusan digunakan CAT. Anda tahu sendiri, betapa ribetnya bila kita tetap berkutat pada metode LJK. Selain menelan anggaran besar, metode LJK sangat rawan kecurangan. Seketat apapun kita melakukan pengamanan, tetap ada celah bagi oknum-oknum nakal untuk berbuat curang.

Kalau CAT, bagaimana bisa dicurangi karena pelamar bekerja di komputer dan skornya langsung terbaca setelah selesai menjawab seluruh soal.

Apa seluruh daerah siap?

Tahun ini seluruh instansi pusat dan 33 provinsi serta kota sudah kita wajibkan CAT karena infrastrukturnya sudah memadai. Sedangkan daerah kabupaten sedang dibuat check list mana-mana yang minim infrastrukturnya.

Untuk pembuatan daftar ini, KemenPAN-RB bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya Kemendikbud akan memetakan wilayah mana yang sekolahnya punya laboratorium komputer. Dengan adanya lab komputer akan membantu pemda dalam pengadaan seleksi CPNS. Pemda tidak perlu lagi membeli komputer karena di sekolah sudah ada. Dengan demikian jika tiap kabupaten ada sekolahnya yang dilengkapi lab komputer, otomatis seluruh kabupaten juga harus melaksanakan CAT.

Bagaimana jika ada daerah yang memang belum siap?

Namun ketentuan ini tidak pakem, karena kita harus mempertimbangkan wilayah-wilayah timur dan daerah tertinggal yang letak geografisnya berbeda-beda. Yang sulit dijangkau, kita masih berikan kelonggaran menggunakan LJK.

Tahun lalu saat CAT dilakukan instansi pusat, ada pelamar yang namanya dobel kelulusannya. Apakah tahun ini ada perbaikan mekanisme pendaftarannya pak?

Yang dobel-dobel itu memang jadi pertimbangan pemerintah juga. Itu sebabnya, tahun ini pendaftarannya kita gunakan sistim on line. Jadi sekarang kita arahkan pada pemanfaatan teknologi. Bagaimana sistimnya, sedangkan dirumuskan oleh BPPT. Nantinya setiap pelamar akan membuat dua opsi pilihan. Sistimnya mirip Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN). Jadi setiap pelamar hanya akan lolos di salah satu instansi saja karena disesuaikan dengan formasi yang ada.

Siapa yang akan menentukannya, ya Panselnas. Sistim ini akan lebih praktis dan terkendali karena menggunakan jalur satu pintu. Artinya Panselnas yang menentukan pelamar A (yang lulus) ditempatkan di instansi mana. Tidak seperti tahun lalu, pelamar yang diberikan keleluasaan untuk memilih instansi yang dia suka ketika namanya lulus di beberapa instansi. Padahal instansinya sama-sama membutuhkan.

Bagaimana dengan materi soalnya?

Materi soalnya tetap melibatkan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedang kita pikirkan apakah akan diberlakukan sistim rayon atau afirmasi tetap ada seperti tahun lalu. Pada seleksi CPNS 2013, materi soalnya hanya disusun yang mudah, sedang, dan sulit tanpa melihat posisi daerah. Karena ternyata banyak yang tidak bisa menjawab soalnya, akhirnya kita berlakukan afirmasi. Nah tahun ini sedang dibahas bagaimana sistim paling tepat.

Kemungkinan masih ada kebijakan afirmasi?

Prinsipnya, pengalaman seleksi tahun lalu menjadi dasar perubahan kebijakan kita tahun ini. Kan tidak mungkin juga bila terus ada afirmasi sementara kita butuhkan peningkatan kualitas SDM. Itu sebabnya Konsorsium PTN tengah memetakan ini agar bisa ditentukan cara mana yang paling pas.

Namun kami juga mengimbau kepada masyarakat yang berniat ikut seleksi, sedari sekarang mulai belajar agar bisa menjawab soal dengan baik.

Usia Pensiun PNS Ahli Muda dan Ahli Pratama Ditetapkan 58 Tahun

Pemerintah akan memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama yang mencapai batas usia pensiun 58 tahun.

“Batas usia pensiun 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda dan ahli pratama serta pejabat fungsional keterampilan,” mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Hal tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 Huruf C UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juga mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Maret 2014 tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional.

Namun begitu, khusus untuk mereka, yang menginjak masa pensiun tapi masih menduduki jabatan sebelum berlakunya PP diperkenankan untuk memperpanjang sampai batas usia 60 tahun.

Sementara untuk PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli muda dan ahli pratama setelah berlakunya PP itu, maka batas usianya 58 tahun.

Selain itu, PP  juga mengatur pemberhentian dengan hormat untuk PNS yang memangku jabatan fungsional seperti ahli utama, ahli madya, dan apoteker dengan batas usia pensiun 60 tahun.

Tambahnya, PNS yang memangku jabatan fungsional antara lain peneliti utama, peneliti madya, dokter pendidik klinis utama dan madya batas usia pensiunnya 65 tahun.

Dari keterangan tersebut  mengatakan kecuali jabatan fungsional ahli muda dan pratama, PP  tersebut tetap berlaku.

PP ini mulai berlaku tanggal 30 Januari 2014, bunyi pasal 6 PP no 21 tahun 2014 yang diundangkan pada 19 Maret itu.

Pemprov Tunggu Laporan Verifikasi Data Honorer K2

Pemerintah Provinsi Riau mengimbau seluruh kabupaten/kota untuk memverifikasi data seluruh data honorer kategori dua (K2) yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu.

Ini dilakukan untuk mengetahui angka pasti terkait dugaan honorer K2 siluman yang ada di kabupaten/kota.

Informasi itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Surya Maulana kepada Riau Pos, Senin (7/4) di Pekanbaru. Menurutnya, langkah inventarisir tersebut diharapkan dapat segera dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita serahkan ke masing-masing daerah untuk menginventarisir. Sehingga, dapat diketahui angka pasti terkait pemalsuan data administrasi kepegawaian,” ungkapnya.

Pasca penginventarisiran itu, seluruh BKD kabupaten/kota se Riau diharapkan dapat memberikan laporan resmi ke BKD Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti. Jika memang yang terbukti terlibat, maka sanksi tegas jelas akan diberikan.

“Ya kita berikanlah kesempatan ke daerah untuk menginventarisirnya. Kalau sudah ada laporan, baru kita lakukan langkah penanganan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKD Riau mensinyalir ada sesuatu yang ganjil pada hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua (K2) Provinsi Riau pada 2013 lalu. Pasalnya, selain terdapat informasi tentang dugaan honorer K2 siluman, juga terdapat honorer yang lulus, tetapi tidak mendaftar ulang.

Sanksi tegas, tambah Surya juga sudah menanti pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pendataan administrasi untuk honorer K2 siluman atau bodong tersebut. “Itu jelas hukuman pidana jika memang kedapatan,” tegas Surya.

Untuk diketahui, jumlah honorer yang lulus seleksi CPNS dari Pemprov Riau berjumlah 100 orang, Kabupaten Kampar 520 orang, Bengkalis 249 orang, Pelalawan 267 orang, Kuantan Singingi 302 orang, Indragiri Hilir 345 orang, Pekanbaru 438 orang, Siak 363 orang, Indragiri Hulu 294 orang, Rokan Hulu 169 orang, Kota Dumai 132 orang.